Home / Kategori : Kegiatan

Kenapa Perlu Menyampaikan LKPM?

Overview

  • Kategori :Kegiatan
  • Dibaca: 187 kali
  • Komentar: 0

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban dari setiap badan usaha maupun usaha perorangan yang melakukan usaha di Indonesia. Kelancaran menyampaikan LKPM perlu dilakukan badan usaha atau usaha perseorangan untuk menjamin keberlanjutan usahanya.

 

Dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala (Perka) BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

 

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adalah Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. (Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 38)

 

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditulis ‘Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.’

 

Di dalam Pasal 29 disebutkan juga sanksi bagi badan usaha ataupun usaha perorangan yang tidak memenuhi kewajiban LKPM.

 

Sanksi

“Badan Usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

– Peringatan tertulis dan/peringatan secara daring;

– Pembatasan kegiatan usaha;

– Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

– Pembatalan/Pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

 

Ketika Anda membuka sebuah usaha, Anda harus mengetahui kewajiban perusahaan berkenaan dengan peraturan dan izin usaha.

 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

  • Diperuntukkan bagi perusahaan yang mendapat perizinan penanaman modal (PMA/PMDN), baik dalam tahap konstruksi/pembangunan maupun produksi komersial

Laporan Relisasi Impor Mesin dan/atau Barang dan Bahan

  • Diperuntukkan bagi perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan
  • Laporan realisasi impor disampaikan paling lampat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor atau setelah penyampaian Pengeluaran Pemberitahuan impor barang (PIB) mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.

Laporan Relisasi Impor berdasarkan API

 

Laporan KPPA atau KP3A

  • Diperuntukkan bagi Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)
  • Laporan disampaikan setiap tahun kepada BKPM

 

Kewajiban Penyampaian LKPM

Perka BKPM No. 17 Tahun 2015

  • Pasal 5 (e) :
  • ‘Setiap penanam modal berkewajiban menyampaikan LKPM.’
  • Sanksi (Pasal 28)
  • BKPM, PDPPM, PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau administrator KEK dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :
  • – Tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
  • – Melakukan penyimpangan terhadap perizinan dan non perizinan PM & ketentuan pelaksanaan PM;
  • – Telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha

Tags:

0 Comments

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*